Rabu, 18 April 2012

Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Dalam Berbagai Aspek

PENGARUH KETAHANAN NASIONAL DALAM BERBAGAI ASPEK

PENGARUH KETAHANAN NASIONAL DALAM BERBAGAI ASPEK

1. Pengaruh Ketahanan Nasional pada Aspek Idiologi
Idiologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam idiologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang di cita – citakan oleh bangsa. Keampuhan idiologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu idiologi bersumber dari suatu aliran pikiran atau falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.
a. Liberalisme (Individualisme)
Negara adalah masyarakat hukum (legal socienty) yang disusun atas kontrak Semua orang (individu) dalam masyarakat (kontaksional). Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan dari yang bersangkutan.

2. Pengaruh Ketahanan Nasional pada Aspek Politik
Politik berasal dari kata politik yang mengandung makna kekuasaan (pemerintah) dan atau politik yang berarti kebijaksanaan. Di indonesia, kita tidak memisahkan politik dari policik. Hubungan ini tercermin dari pemerintah yang berfungsi sebagai penentu kebijaksanaan dan ingin mewujudkan aspirasi semi tuntunan masyarakat. Karena itu, kebijaksanaan pemerintah negara harus serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

3. Pengaruh Ketahanan Nasional pada Aspek Ekonomi
Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang menjadi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha meningkatkan, taraf hidup masyarakat. Sistem perekonomian bangsa indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Secara makro, sistem perekonomian indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari luar.

4. Pengaruh Ketahanan Nasional pada Aspek
Sosial Budaya Pengertian sosial pada hekekatnya pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengadung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, solidaritas yang merupakan kekuatan pedukung penggerakan kehidupann fokus budaya dapat berupa nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan – gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerakan kehidupan. Kebudayaan di ciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkuangan alam , lingkungan psikologis, lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dapat di pengaruhi oleh budaya asing (local genuis). Local genuis itulah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Kebudayaan nasional merupakan hasil (resultante) interaksi dari budaya – budaya suku bangsa (daerah) atau budaya asing (luar) yang kemudian di terima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa ada unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lainya. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan indonesia. Indentitas bangsa indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat – sifat dasar.

5. Pengaruh Ketahanan Nasional pada Aspek Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan keamanan Negara RI di laksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secar nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah dan negara RI dengan TNI dan Polri sebagai inti pelaksana guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang di landasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara (Hankamneg) yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil – hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Postur kekuatan pertahanan keamanan mencakup;
a. Struktur kekuatan.
b. Tingkat kemampuan.
c. Gelar kekuatan.

6. KESIMPULAN
Dengan melihat dari contoh kasus dan pengaruh ketahanan nasional pada aspek Idiologi, Politik, Ekonomi, sosial dan budaya, maupun Pertumbuhan dan Keamanan Wilayah Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan, yakni: Jika Ketahanan Nasional suatu bangsa tercapai maka tujuan nasional bangsa tersebut tidak hanya menjadi cita-cita belaka tetapi dapat terwujud.

Rabu, 04 April 2012

Implementasi Wawasan Nusantara dalam Bidang Ekonomi

Implementasi Wawasan Nusantara dalam Bidang Ekonomi

Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional yang merupakan visi bangsa tersebut untuk menggapai cita-citanya menuju masa depan. Adapun wawasan nasional Bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh pemerintahan Orde Baru sebagai identifikasi Bangsa Indonesia.

Menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 yang berarti cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Implementasi atau penerapan wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh.

Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Prinsip-prinsip implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi yaitu :

1) Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.

2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Contoh implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan Keuangan Pusat dan Daerah dengan keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pembagian keuangan yang semula hampir 80% anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil daerah diserahkan pada pemerintahan pusat, kini pada UU tersebut diubah menjadi :

1) Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.

2) Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 20% untuk pusat, 80% untuk daerah.

3) Hasil kehutanan, pertambangan umum dan perikanan, 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah.

4) Hasil minyak bumi, 85% untuk pusat, 15% untuk daerah dan gas alam, 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah.

Bahkan, porsi daerah ditambah lagi dengan adanya “Dana Alokasi Umum” yang dialokasikan untuk daerah-daerah dengan perimbangan tertentu, yang jumlah totalnya adalah 25% dari penerimaan dalam negeri APBN, sebagai perimbangan. (Dikutip dari berbagai sumber)

SUMBER : http://achmadsaerozi.wordpress.com/2010/04/05/implementasi-wawasan-nusantara-dalam-bidang-ekonomi/